CSS Menu Builder
jquery sliders
     
     
     
     
     
     
     
 
 
         
 
Latar Belakang
Kawasan Sabang meliputi wilayah Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam), terdiri dari wilayah Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo), serta sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar (Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pulau kecil di sekitarnya) dengan luas wilayah ± 394 km2.

Berdasarkan Undang-undang No. 37 tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan kawasan pelabuhan bebas. Kawasan ini juga terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2/2000 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 37/2000 untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun.


Penetapan Kawasan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan Provinsi NAD sehingga mampu menjadi pendorong dan model bagi pembangunan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Khusus bagi Kawasan Sabang, hal tersebut dalam rangka lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kawasan ini berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Fungsi-fungsi tersebut meliputi: (1) kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu, (2) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air, prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya.


Selanjutnya UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Bab XXII Bagian Ketujuh yang terdiri atas 4 pasal, telah mengukuhkan kapasitas Sabang sebagai suatu kawasan yang bebas dari tata niaga, pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Penetapan ini juga memberikan pelimpahan kewenangan di bidang perizinan serta kewenangan lain yang diperlukan kepada DKS (Dewan Kawasan Sabang). Sebagai konsekuensinya, maka Pemerintah bersama Pemerintah Aceh telah mengamanatkan agar Kawasan Sabang dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dengan penekanan bagi pembangunan pelabuhan utama (hub-port) yang fungsinya sebagai pelabuhan
impor ekspor (internasional) dan juga sebagai pelabuhan alih kapal (transhipment) nasional.

Bisnis Plan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang I - 2 Dengan adanya kedua UU yang telah mengamanatkan untuk pengembangan dan pembangunan Kawasan
Sabang kepada BPKS melalui DKS; maka BPKS, sebagai sebuah “organisasi usaha” perlu menjalankan prinsip prinsip good corporate governance, serta harus mempunyai sebuah bisnis plan yang memuat visi, misi, strategi, sektor prioritas dan unggulan serta analisis kelayakan investasi dan penerimaan bagi BPKS, yang mampu menjadi “indikator kinerja” bagi seluruh pimpinan dan lapisan karyawan, sesuai dengan amanat dari UU. 37/2000 dan No. 11/2006 tersebut di atas. Sehubungan dengan adanya fungsi-fungsi pengembangan ini mensyaratkan Kawasan Sabang untuk dikembangkan secara terencana, terukur, dan komersil agar dapat menarik investor.

Persyaratan pengembangan ini telah di antisipasi dengan upaya penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2007 – 2021. Berdasarkan Master Plan ini akan dijabarkan dalam bentuk rencana-rencana pengembangan kawasan, sektoral dan kelembagaan. Salah satu penjabaran utama dari Master Plan ini adalah Bisnis Plan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Sabang.


Arsip Lainnya:
  Untitled Document

     
   Pelabuhan  
   Bandar Udara  
   Transportasi  
   Komunikasi  
   Perbankan  
   Kesehatan  
   Tempat Ibadah  
     

     
   Tempat wisata  
   Resort, hotel & penginapan  
     
s3Slider jQuery plugin
 
 
         
 
  Link Terkait
 
  Alamat BPKS Sabang
 
  "Kantor BPKS Jl. T. Panglima Polem; Sabang; Nanggroe Aceh Darussalam - Indonesia Telp.+6252-22144; Fax.+6252-22143; Email: "